Bukan Cuma Agama, Corona Juga Bisa Memecah Kita

0

Oleh Lisvi Padlilah

Pertengahan April lalu, seorang sepupu memilih untuk keluar dari grup chat What’sApp keluarga besar. Penyebabnya? Corona! Bukan kaleng-kaleng memang.

“Saya pamit dulu dari grup, nanti kalau coro sudah reda boleh masukkan lagi dalam grup,” begitu bunyi pesan pamitan si sepupu. Padahal, perkara beda pilihan presidan tahun lalu saja masih bisa diatasi. Tidak sampai bikin satu orang pun memilih keluar grup karena beda pilihan calon presiden. Sementara, karena virus, kami harus berhenti saling sapa.

Virus yang penyebaran pertamanya dari Kota Wuhan, Tiongkok itu emang bikin super nggak tenang. Dampaknya pun sangat luas: mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga praktik beragama. Bahkan, urusan grup chatting di What’sApp juga terdampak. Intinya, corona nggak cuma mengancam keselamatan tetapi juga kewarasan, rek!

Tidak salah jika kemudian baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dari internasional sampai tingkat lokal, hingga individu menyerukan untuk #bersatulawancovid19 atau #bersatulawancorona. Nyatanya, isu ini memang sangat penting untuk menjaga persatuan. Karena banyak yang terbukti berseberangan pendapat hingga berpisah karena corona.

Welah dalah… memangnya apanya corona yang bisa bikin orang beda pendapat sedemikian lebar dan menyebabkan yang lainnya memilih keluar dari lingkaran pertemanan sementara?

Kalau saya cermati –meskipun tidak cermat-cermat amat sih, ada polarisasi yang terbentuk selama pandemi corona virus disease atau covid-19 ini terjadi. Pertama, yang membenturkan penguasa (pemerintah dan pemilik kepentingan) dan rakyat. Lalu, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, si miskin dan kaya, hingga rakyat vs rakyat. Jadi, selain kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus semakin kuat, kampanye untuk #bersatulawancovid19 juga kudu kenceng. Serius, ini penting!

Mengadu Pemerintah (dan Penguasa) dengan Rakyat

Pertama nih, ketika presiden mengumumkan akan melaksanakan rapid test covid-19 guna melacak persebaran virus lebih luas. Eh … bukannya peka dengan krisis kesehatan kiwari, para anggota DPR maunya mereka dan keluarga dulu yang dites. Wajar dong masyarakat geram. Padahal risiko paparan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau profesi, bahkan agama. Sebagai inisatif meredam panas hati rakyat tersebut, mereka pun mengatakan melakukan rapid test secara mandiri dengan membeli 20.000 alat tes virus dari Tiongkok.

Diskriminasi penanganan covid-19 ini juga terasa jelas dan menyakiti ketika rekan media yang memiliki risiko paparan terinfeksi covid-19 karena memiliki intensitas tinggi dalam peliputan di istana. Sementara, pada awal kasus di Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya diketahui positif tertular virus. Mereka pun berinisitif untuk memeriksakan diri. Oleh pemerintah, mereka dianjurkan ke RS Persahabatan tetapi tidak dapat langsung ditangani di hari yang sama mereka datang sementara para menteri di hari itu juga dapat melakukan tes di RSUD Gatot Subroto.

Bukan Cuma itu, kebijakan-kebijakan lain yang meresahkan rakyat pun bergantian mencuat. Terutama yang dibutuhkan partisipasi publik dalam pembahasannya. Sebut saja mengenai rencanan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pembebasan tahanan korupsi, sampai isu penerapan darurat sipil.

Fiuh… lagi tegang-tegangnya ngadepin corona, eh ini pemerintah nambah bikin cemas dan panik saja. Ingat lho, kalau stress katanya imunitas jadi jelek, kalau imunitas jelek kan rentan terinfeksi virus, kalau sudah terinfeksi kan negara juga yang pusing nanti. Makanya, udahlah, fokus aja dulu masalah kesehatan ya …

Soal RUU Omnibus Law ini, saya sendiri melihat kegemasan teman-teman Asosiasi Mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin sekali turun ke jalan, menuntut dibatalkannya RUU Omnibus Law padahal lagi masa pandemi. Padahal saat ini, teman-teman mahasiswa lagi disuruh kuliah di rumah saja.

Satu lagi yang juga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat yang bersumber dari pusat, yakni peran para staf khusus milenial yang dianggap tidak hadir dalam penanganan covid-19. Bahkan, dua di antaranya mendapat sorotan tajam lantaran satu staf khusus kedapatan menyebarkan berita hoaks (yang kemudian diklarifikasi dan meminta maaf) sedang satu staf khusus lainnya menggunakan statusnya sebagai abdi negara untuk urusan perusahan pribadi.

Pemerintah Pusat vs Daerah

Penyebaran covid-19 diketahui amat cepat. Karenanya, pemerintah daerah (pemda) pun memiliki langkah-langkah yang ingin dilaksanakan guna melindungi warganya. Tetapi di antara rencana kebijakan dan langkah taktis mereka ternyata berbenturan dengan pemerintah pusat. Sebut saja Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Papua, Maluku, dan Jawa Tengah yang paling terlihat sejak awal penyebaran virus corona di Indonesia. Sementara di tingkat kota ada Solo dan Tegal menerapkan kebijakan lockdown yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa tidak akan melakukan lockdown. “Perlu saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah,” sebutnya dalam siaran yang dinggah Sekretariat Presiden di Istana Bogor, Bogor, pada Senin (16/3).

Ketidakselarasan pemerintah pusat dan daerah ini juga terlihat dari drama perizinian penetapan daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat ini, DKI Jakarta dan Botabek sudah memberlakukan PSBB selama 14 hari. Sementara, peromohonan izin untuk menerapkan PSBB di Palangka Raya dan Rote Ndau ditolak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto karena alasan belum memenuhi syarat untuk daerah PSBB.

Miskin vs Kaya

Kita mungkin nggak akan lupa reaksi kepanikan masyarakat setelah diumumkannya dua pasien positif oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan. Aksi borong sembako di supermarket sempat ramai menghiasi pemberitaan di media massa. Bahkan, banyak figur publik yang ikut bersuara. Menyoroti dan mengkritisi perilaku tersebut sebagai cara lain untuk membunuh saudara, terutama dari kalangan miskin atau pra sejahtera. Sebut saja pelawak Aming yang paling keras menyindir kepanikan yang tidak rasional itu.

Belum lagi beberapa kebijakan dan langkah-langkah taktis sebagai mitigasi justru berujung menyakiti hati rakyat kecil. Misalnya saat juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto, yang sempat trending setelah pernyataan awal dirinya menjabat (27/3) sempat menyebut tentang si kaya dan si miskin.

“Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting,” kata Yuri, sapaan Achmad Yurianto, pada Jumat (27/3).
Meski Yuri memberikan klarifikasi, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat masyarakat lebih jelas tentang pernyataan sebelumnya. Akibatnya, para Asisten Rumah Tangga yang sempat dijadikan contoh pun merasa sakit hati.

“Tetapi, persepsinya dibalik. Dikira saya menyudutkan yang miskin. Padahal saya ingin mempermalukan yang kaya gitu lho misalnya di rumah punya ART. ART itu tiap hari mondar-mandir dari rumahnya ke rumah majikan, dia naik angkot kan risikonya tinggi toh untuk tertular. Kalau dia nanti sakit terus di rumah majikan sakit semua kan jadi repot,” jelasnya.

Dalam pernyataan klarifikasi tersebut, ART meradang. Mereka merasa direndahkan dan dituduh sebagai penyebar virus, padahal bisa juga risiko penularan justru dari majikan ke para ART. Hmmm…blunder kan. Mungkin bukan cuma Hayati yang lelah, Yuri juga euy.

Rakyat vs Rakyat

Yang paling menyebalkan dari ketidakselarasan bangsa Indonesia menghadapi dan menangani pandemi covid-19 adalah ketika sesama rakyat yang rentan beradu. Akarnya sih jelas, bisa dari pandangan politik yang berbeda dan memengaruhi dukungan pada pengambil kebijakan. Ini yang paling umum. Ditambah lagi, adu ngeyel karena edukasi belum merata. Ada yang sudah terlalu paham dan bersikap santai lalu menyalahkan orang-orang panik yang kurang mengerti. Ah … pokoknya ribet.

Nah, yang tidak kalah menjengkelkan adalah ketika agama pun dipakai untuk mengaduk kepanikan. Ada dua teori konspirasi yang bergulir di grup What’sApp yang saya punyai: pertama soal lobi-lobi Yahudi, dan kedua tentang agenda China menguasai dunia. Hebat bener, semua orang tiba-tiba jadi ahli HI dan berkeyakinan teori konspirasi merekalah yang absah sedangkan yang realistis berjuang justru terlihat konyol dan bodoh.

Dampaknya? Yang percaya ini hanya rekayasa tapi tidak mau mengikuti imbauan pemerintah ya siap-siap saja jadi bom waktu yang menyebarkan virus secara sukarela tanpa merasa berdosa. Wajah jika egoisme dalam beragama yang semacam ini justru mengancam bangsa apalagi jiwa manusia.

Satu hal yang tidak boleh terlewat dari pembahasan ini adalah stigma. Ini terasa sekali bagaimana stigma dengan mudah memecah belah masyarakat menjadi orang yang pro terhadap mitigasi dan mereka yang cenderung tidak punya hati karena terlanjur secara membabi buta menolak segala bentuk manusia dengan kemungkinan membawa corona. Contohnya tidak jauh, kadang saya geram sama tetangga sendiri yang memanggil para perantau yang pulang dengan sebutan corona.

“Tuh lihat, ada corona datang dari Jakarta,” begitu biasanya dia berkomentar saat ada pemudik lewat depan rumahnya. []


Editor: Lufti Avianto

Photo by Abdul Delati on Unsplash

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *